Sepanjang Senin (29/08/2016) hingga Rabu (31/08/2016), linimasa media sosial Twitter di Indonesia marak dengan adu tagar antara publik dengan #StopBayarPajak dan dilanjutkan dengan #SayaBayarPajak yang digagas oleh akun-akun instansi pemerintah. Polemik ini mencuat lantaran isu Amnesti Pajak justru menyasar masyarakat dengan kategori masyarakat “kecil” seperti petani, pedangan dan pensiunan atau yang berpenghasilan rendah lainnya. Padahal, dari awal kebijakan ini diberlakukan, telah ditetapkan siapa saja Wajib Pajak yang menjadi subyek dan obyek Amnesti Pajak. Dilansir dari situs kemenkeu.go.id, Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI turut mempertegas bahwa target utama program pengampunan pajak memang ditujukan bagi Wajib Pajak besar khususnya yang memiliki aset di luar negeri. Namun, beliau menambahkan, mengingat program ini sifatnya hak atau pilihan, program ini juga terbuka bagi semua kalangan Wajib Pajak, termasuk pengusaha kecil maupun menengah yang ingin memanfaatkannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak diharapkan menjadi angin segar atas kesalahpahaman masyarakat akan program ini. Poin penting dari peraturan ini adalah menekankan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan pilihan untuk tidak ikut serta. Adapun pilihan tidak ikut serta diberlakukan bagi Warga Negara (WN) yang berpenghasilan rendah (seperti petani atau nelayan kecil), pensiunan yang penghasilannya hanya dari uang pensiun, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia, memiliki warisan yang sudah dilaporkan oleh pewaris dalam SPT Tahunan PPh, memiliki harta berupa hibah dan tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, dan memiliki harta hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh oleh pemberi hibah maka bagi WN dengan kategori ini dapat mengikuti proses pembetulan SPT Tahunan. “Sehingga, fokus kami betul-betul ke Wajib Pajak besar, baik perorangan maupun Badan Usaha yang dianggap punya potensi besar tapi selama ini menghindari pajak,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, pemerintah juga ingin menegaskan bahwa penetapan program ini bukan sebagai ajang eksploitasi. Justru, “sekarang ini tujuan kami adalah bagaimana menciptakan semacam semangat kebersamaan, bahwa kita memiliki negara ini yang merdeka dan berdaulat, oleh karena itu perlu dijaga dan didanai oleh kita. Siapa saja yang punya potensi keekonomian dia harus melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik sehingga masyarakat merasa bahwa membayar pajak itu bukan untuk eksploitasi. Tapi konsekuensi sebagai WNI yang harus ikut mendanai aktivitas republik ini, “ sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Diharapkan dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur. 

Lantas, apa yang dapat rekan-rekan LAPOR! lakukan apabila ingin memanfaatkan amnesti pajak? Rekan-rekan dapat langsung mengunjungi Help Desk Amnesti Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia atau mengunjungi situs pajak.go.id/amnestipajak atau telepon hotline Amnesti Pajak di 1500-745 untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebagai informasi, pelaksanaan pelayanan Amnesti Pajak akan dibuka sampai dengan 31 Maret 2017. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menambah layanan pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB -14.00 WIB dan hari Minggu pukul 08.00 WIB -12.00 WIB  (kecuali pada hari libur nasional dan hari besar keagamaan) serta membuka layanan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai antisipasi lonjakan jumlah peserta pengampunan pajak pada akhir September mendatang. 

Sebagai kanal pemerintah bagi publik, LAPOR! membuka setiap media pelaporan (SMS, Website, Twitter, dan Mobile Apps) untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait Amnesti Pajak. LAPOR! berkomitmen untuk mengawal implementasi Amnesti Pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan fitur anonim dan rahasia, identitas pelapor dapat terjaga dengan aman oleh sistem kami. LAPOR! juga memiliki keunggulan dalam penanganan yang cepat dan tepat. Setiap laporan yang rekan-rekan sampaikan dapat terintegrasi langsung dengan pihak kementerian/lembaga/pemerintah daerah. #AyoLAPOR untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Simak aktivitas pengelola LAPOR! melalui blog.lapor.go.id dan kanal instagram @LAPOR1708 https://instagram.com/lapor1708/

 

 

Jakarta, blog.lapor.go.id, Hasil survei Polling Center mengenai LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat menampilkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ini. Pengumpulan data dilakukan pada 12-27 Juli 2016 dengan menggunakan metode Computer Assisted Telephone Interview (wawancara melalui telepon). Adapun jumlah sampel survei ini sebanyak 1000 responden yang secara mandiri pernah menyampaikan aspirasi/keluhan melalui LAPOR! dari seluruh Indonesia.

Dalam hasil survei tersebut, kepuasan masyarakat terhadap kemudahan penggunaan setiap media LAPOR! mendapatkan persentase paling besar, yakni 88 persen. Mudah digunakan, dapat diakses kapan dan dimana saja, dan responsif menjadi alasan utama masyarakat menjatuhkan pilihan pada LAPOR!. “Karena ini sifatnya dalam jaringan atau daring, jadi aksesnya lebih mudah. Terus karena daring, harapannya pihak yang diadukan juga bisa membaca,” kata salah satu responden. Hal ini didukung oleh layanan LAPOR! yang tidak hanya terpaut pada satu media yakni SMS melainkan juga website, media sosial, dan mobile apps.  

Selanjutnya, survei menunjukkan 79 persen merasa puas dengan transparansi dan 70 persen merasa puas dengan tindak lanjut dari sistem LAPOR!. Rendahnya persentase aspek tindak lanjut dibanding aspek lainnya dikarenakan banyak kasus yang belum selesai ditangani oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang menyelesaikan laporan-laporan tersebut (dengan asumsi sudah lebih dari empat minggu). Meski demikian, sistem LAPOR! tetap dianggap transparan karena terus  memperbaharui informasi mengenai proses laporan para pelapor dan 75 persen sudah merasa puas dengan pelayanan tersebut.

Melalui survei, Polling Center menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar dan respon positif terhadap LAPOR!. Tidak hanya antusias untuk menggunakan, masyarakat juga sepakat untuk terus merekomendasikan LAPOR! ke kerabat terdekat. Promosi setiap media khususnya aplikasi, penyampaian informasi secara berkala, dan optimalisasi media konfirmasi laporan adalah beberapa harapan dari masyarakat bagi peningkatan kinerja LAPOR! ke depannya.

Program pembangunan dan pelayanan publik masih terus dijalankan oleh pemerintah. Misi LAPOR! untuk meningkatkan partisipasi dan interaksi masyarakat terhadap pemerintah belum selesai. #AyoLAPOR untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Simak aktivitas pengelola LAPOR! melalui blog.lapor.go.id dan kanal instagram @LAPOR1708 https://instagram.com/lapor1708/

 

LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
 
Kantor Staf Presiden RI kembali membuka kesempatan bagi kamu untuk berkolaborasi membangun bangsa, yaitu melalui Program Magang LAPOR! Angkatan XII.
 
Program Magang LAPOR! Angkatan XII terdiri dari 5 bagian, yaitu
 
PA (Participation Analyst),
PPS (Public Policy Specialist),
PS (Programming Specialist),
CS (Communication Specialist)
DS (Design Specialist)
Pendaftaran Program Magang LAPOR! resmi dibuka pada tanggal 22 Juli 2016 lalu. Berikut tanggal-tanggal pentingnya:
 
22 Juli-5 Agustus 2016: Tahap Penyerahan Berkas Pendaftaran
10-12 Agustus 2016: Tahap Wawancara
Program Magang ini berlaku selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 15 Agustus hingga 15 November 2016. 
 
Untuk info lebih lanjut, akses s.id/magangLAPORXII atau hubungi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Salam kolaborasi untuk pengawasan pembangunan!

Kami kembali mengundang rekan-rekan yang bersemangat dan ingin terlibat langsung dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui Program Magang LAPOR! Angkatan XI.

LAPOR! adalah sebuah portal yang disediakan oleh pemerintah untuk menyalurkan aspirasi, pengaduan, kritik dan saran melalui media online. LAPOR! telah ditetapkan sebagai SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional), SP4N merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan. Untuk saat ini, LAPOR! telah terhubung dengan 88 Kementerian/Lembaga, 14 Pemda, 70 BUMN, dan 130 Perwakilan RI di luar negeri.

Melalui LAPOR!, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Video LAPOR!: 

Program Magang LAPOR! akan berlangsung di Kantor Staf Presiden selama 3 bulan pada 9 Mei – 14 Agustus 2016, dengan 4 posisi pekerjaan yang dapat kamu pilih:

1. Participation Analyst (PA)
2. Programming Specialist (PS)
3. Communication Specialist (CS)
4. Design Specialist (DS)
*Deskripsi pekerjaan: s.id/magangLAPORXI

Persyaratan:
– Mahasiswa tingkat akhir / fresh graduate, usia maks. 25 tahun
–  Berkomitmen dan bersemangat tinggi
–  Mampu bekerja dalam tempo yang cepat dengan pengawasan minimal

Dokumen pendaftaran:
– Curriculum Vitae (CV) maks. 1 halaman
– Peta rencana hidup 

– Portofolio (Hanya untuk DS)

Dikirimkan melalui surel ke alamat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Batas pendaftaran: 30 April 2016.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di : bit.ly/LAPORXI

Informasi selengkapnya dapat disimak di:
Website: www.lapor.go.id
Blog: blog.lapor.go.id
Instagram: @LAPOR1708
Twitter: @LAPOR1708
Facebook: Layanan Pengaduan Online Rakyat

 


Bandung – “Kalian itu pengukir senyum diwajah masyarakat Bandung” ujar Kang Elpi (Elpi Nazmuzzman) saat memberikan kata sambutan dalam rapat koordinasi dan evaluasi LAPOR! Bandung di Auditorium Balai Kota - Bandung, 2 Maret 2016. Selain dihadiri oleh Kang Elpi kegiatan koordinasi dan evaluasi tersebut juga dihadiri oleh Bapak Asep Cucu Cahyadi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Gibran Sesunan selaku perwakilan dari Kantor Staf Presiden sekaligus Pengelola LAPOR!

Acara yang melibatkan kurang lebih 70 orang pengelola LAPOR! termasuk admin dan verifikasi lapangan ini memaparkan kinerja LAPOR! Kota Bandung selama tahun 2015 kemarin selain paparan koordinasi dan evaluasi yang disampaikan oleh koordinator LAPOR! Bandung yaitu Ibu Penni Setiati, acara ini juga mengadakan sesi diskusi bersama Kang Elpi, Bapak Asep, dan Bapak Gibran.

Dalam diskusi tersebut beberapa peserta yang terdiri dari Pengelola LAPOR! Kota Bandung menyampaikan saran untuk LAPOR!, kendala yang dihadapi menjadi admin ataupun pemverifikasi di lapangan dan juga berbagi pengalaman kepada pengelola lainnya.

Rapat koordinasi dan evaluasi seperti yang dilakukan oleh LAPOR! Kota Bandung ini dilakukan guna meningkatkan kinerja dari pengelola LAPOR! Kota Bandung sendiri, dengan di adakannya kegiatan ini diharapkan komunikasi dan kekompakan tim pengelola LAPOR! Kota Bandung semakin erat dengan kinerja yang semakin baik dalam melayani aspirasi dan pengaduan rakyat Bandung.

Go to top