Detiknews (02/02/2016) -  Rapat Paripurna DPR hari ini telah menyepakati sembilan anggota Ombudsman terpilih. Amzulian Rifai terpilih sebagai ketua Ombudsman periode 2016-2020.

Sebagai ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, mengatakan dirinya akan membentuk Ombudsman yang lebih responsif. Dia juga akan mendidik masyarakat untuk lebih peka dengan pelayanan lembaga pemerintah.

"Ingin membangun tradisi melapor, jangan masyarakat tidak aware dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Jangan masyarakat merasa dirugikan, disimpan sendirian. Ombudsman harus diketahui orang," katanya usai disetujui di rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).

Dia juga akan menjalin kemitraan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Amzulian menganggap KemenPANRB merupakan mitra yang strategis, karena 80 persen target kemitraannya penyelenggara pemerintahan.

"Pendekatan membangun kinerja yang lebih baik. Kalau kita memiliki kerja sama yang baik dengan KemenPANRB rekomendasi kami lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti," katanya

 

Nasional – LAPOR! mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Bandung beberapa waktu

lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan LAPOR! dan kinerja Pemerintah

Kota Bandung dalam menangani laporan masyarakat.

 

LAPOR! memaparkan keterhubungannnya dengan berbagai instansi pemerintah maupun non-

pemerintah. Hingga saat ini tercatat ada 10 Pemerintah Provinsi, 4 Pemerintah Kabupaten dan 1

Pemerintah Kota di Indonesia yang telah terhubung dengan LAPOR!

Sementara Pemkot Bandung memaparkan jumlah laporan yang masuk dan cara menangani

laporan-laporan tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang partisipatif, LAPOR! sangat efektif

dalam membantu Pemkot Bandung menampung aspirasi masyarakat.

 

Sebelumnya, pemerintah kota Bandung menggunakan akun-akun media sosial seperti twitter

dalam menampung aspirasi masyarakat Bandung. Tagar #ridwankamil, #ridwan.kamil dan

#ridwan_kamil contohnya. Tetapi, karena banyaknya aspirasi masyarakat yang dikirim melalui

akun twitter, hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi pemerintah kota Bandung untuk

mengelola aduan masyarakat.

 

“Dengan adanya LAPOR!, semua produk pengaduan dari masyarakat itu berhasil kami tangani,”

ujar Amiril, (Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung) . Hingga saat ini, pemerintah Kota

Bandung telah menyelesaikan hampir 8000 laporan yang dilaporkan melalui sistem LAPOR!

 

Tidak hanya untuk menampung aspirasi masyarakat, keterhubungan Pemkot Bandung juga

digunakan untuk menilai kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota

Bandung. Setiap SKPD wajib menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Tindaklanjut tersebut yang kemudian dijadikan sebagai indikator kinerja setiap SKPD. Dengan

kata lain, LAPOR! menjadi salah satu indikator untuk reward and punishment bagi SKPD di

Bandung.

 

Namun demikian, Amiril juga menyebutkan bahwa kesuksesan pemkot Bandung dalam sistem

transparansi pemerintah tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat Bandung. “Ada program

apapun juga teknologi tinggi, kalau malas menyampaikan juga tidak akan sampai,” tambahnya.

 

 

LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui lapor.go.id atau SMS ke 1708

blog.lapor.go.id 

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 

Management Systems International, Inc
Strengthening Integrity and Accountability Program 1 (SIAP 1)
Terms of Reference
 
Position                             : Professional Services (Software Developer/ Mobile Application Expert) for LAPOR! - SP4N Mobile & Client Apps Developer
Languages Required          : Indonesia
Working Period                  : February 2016 - April 2016
 
 
BACKGROUND 
Government of Indonesia has continued its efforts in regards to improve the quality of public services. One of them is to provide access to the public to deliver their complaints on any public services provided by the public institutions, as stated on the Law Number 25 year 2009 on Public Services. By then, since 2013, MSI-SIAP 1 has cooperated with its Government partners –the Ombudsman (ORI) and the Ministry for Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) - in improving their case management systems (CMS).
As a follow up of the Law, President has enacted the President Regulation (Perpres) Number 76 Year 2013 on the management of public services, which implies the establishment of the National Public-Service Complaint Handling System (SP4N), an integrated system of public complaints of all government institution in regards to the public services. KemenPANRB–ORI-the Office of the Presidential Staff (KSP) is closely working to improve the LAPOR! (the complaint channel developed by UKP4) which has been announced by KemenPANRB to be the national online public service complaint system with a new brand LAPOR! - SP4N. LAPOR! - SP4N will be managed in coordination between the Office of the Presidential Staff (KSP), KemenPANRB, and ORI.
To date, LAPOR! has a blackberry and android application. To maximize the use of this platform, SIAP-1 would like to seek the services of software developer/mobile application expert  to develop other mobile application for iOS (Apple) and Windows Phone to be used by public and client apps to be used by government officials. This mobile and client apps are meant to provide the key features of the LAPOR! - SP4N platform to Apple and Windows Phone mobile users, thereby strengthening LAPOR! - SP4N outreach and ensuring optimal availability of the application among the target audience. 
 
SCOPE OF WORK:
 
A.     Objective: 
·         Develop LAPOR! - SP4N mobile application for iOS and Windows Phone devices.
·         Develop LAPOR! - SP4N client application for Android and iOS devices
 
B.     Activities:
1.     Preparation Phase
a.       Meeting with LAPOR! team to gather inputs on expected features of the application
b.      Draft timeline in developing mobile & client apps;
c.       Create a design and layout for responsive native mobile application;
d.      Create a scheme for responsive client application;
e.       Present design & layout to beneficiaries
 
2.     Development Phase
a.       Based on approved design, develop an application for both iOS and Windows Phone devices, by using the web API provided by the platform developer;
b.      Build intelligent client apps to be embedded into government's officials mobile phone and integrated with LAPOR! - SP4N
 
3.     Final Phase
a.       User acceptance test for mobile & client apps;
b.      Final revision the mobile & client  apps;
c.       Present the final mobile & client apps to beneficiaries
d.      Handover to beneficiaries containing final report on the process of mobile & client application development, manual book on managing and troubleshooting the application
 
The requirement for LAPOR! - SP4N mobile application:
·         Application could run on the updated iOS platform
·         Application could use the internet access to communicate with the LAPOR! API in JSON format
·         Application could at least include: GPS, camera, upload document, SMS, and link to social media for sharing
 
The requirement for LAPOR! - SP4N client application:
·         Application could run on the updated iOS and Android platform
·         Application could acknowledge the incoming messages from the mobile phone
·         Application could filter the SMS which will be sent to LAPOR!
·         Application could confirm the message delivery (includes failure handling mechanism) in sending the reports to LAPOR!
·         Application could respond with LAPOR! API in JSON format
 
C.      Deliverables:
1.      Approved design & layout for mobile apps
2.      Approved scheme of client apps
3.      Screen captured of mobile application
4.      Approved UAT Test for mobile and client apps
5.      Final LAPOR! - SP4N mobile application for iOS and Windows Phone devices
6.      Final LAPOR! - SP4N client application for iOS and Android devices
7.      Handover notes to beneficiaries containing final report on the process of mobile  & client application development manual book on managing and troubleshooting the application
 
QUALIFICATIONS
1.      ICT Professional (individual or company)
2.      An advance degree in  Information Technology/Computer Science, Multimedia, or related field
3.      Have at least 3 years of experience in developing mobile applications, especially for iOS and Windows Phone;
4.      Strong knowledge of languages for mobile development
5.      Experience in software testing is preferred
6.      Able to work individually or in a team
7.      Able to work at KSP Office whenever needed

Applicants are requested to send following documents to MSI SIAP-1:
·   CV/ Resume/ Portfolio/ Company Profile
·   Financial proposal - cost related to mobile & client application development (all inclusive)
·   Please indicate “Mobile Application Expert” as the subject of your email addressed to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no later than February 10, 2016

Nasional - Rekan-rekan LAPOR! dalam menyampaikan laporan agar dapat diverifikasi lebih cepat, mari ikuti cara melapor yang baik melalui kanal-kanal yang terintegrasi dengan LAPOR! serta dengan memberikan isi laporan yang jelas agar dapat ditindaklanjuti. Lebih lanjut cara-cara melapor yang baik yaitu:

Pertama, sampaikan laporan/aspirasi/aduan rekan-rekan melalui kanal-kanal yang telah terintegrasi dengan sistem LAPOR! Dengan demikian apabila rekan-rekan melapor melalui kanal-kanal tersebut, laporan dapat diverifikasi oleh admin lebih cepat. Kanal-kanal laporan yaitu situs www.lapor.go.id, sms ke 1708, mobile apps LAPOR! serta Twitter @LAPOR1708. Secara khusus untuk melapor via Twitter sertakan tagar #LAPOR.

Kedua, dalam menyampaikan laporan sampaikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap dan kronologis. Jika laporan berbentuk pengaduan, sertakan juga waktu dan tempat kejadian. Selain itu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar laporan dapat dipahami secara jelas oleh pihak-pihak terkait. Jika rekan-rekan memiliki bukti pendukung atas laporan rekan-rekan, bukti pendukung dapat dilampirkan baik berbentuk dokumen/foto.

Berikut contoh laporan yang baik:

 

 

 

Tujuannya laporan rekan-rekan dapat dengan mudah diverifikasi sesuai dengan durasi verifikasi yaitu 3 hari kerja dan dapat mudah untuk diberikan tindak lanjut pertama oleh Kementrian/Lembaga/Instansi terkait yaitu 10 hari kerja. Rekan-rekan juga telah menyampaikan laporan secara bijak dalam penggunaan kanal LAPOR!

 

 

 

LAPOR!

 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui lapor.go.id atau SMS ke 1708

 

blog.lapor.go.id

 

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

 

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 

 

 

Nasional - Pada tanggal 6 Januari 2016, LAPOR! berkesempatan berbincang langsung dengan salah satu Pelapor melalui program #Rabu Berbincang (RANCANG) di kanal twitter LAPOR!

Joshua merupakan mahasiswa jurusan Sastra Inggris di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Ia menceritakan pengalamannya melapor melalui sistem LAPOR! pada November 2015, ia merasakan langsung kisah sukses atas tindak lanjut laporannya. Saat itu Joshua melaporkan masalah pelayanan pembuatan KTP elektronik di DKI Jakarta melalui website LAPOR! pada tanggal 16 November 2015. Joshua telah melakukan data recording untuk E-KTP pada Juli 2014, akan tetapi E-KTP tersebut tidak kunjung cetak. Proses pengajuan pembuatan E-KTP diawali dengan meminta langsung tanda tangan formulir permintaan cetak E-KTP dan Joshua sudah melakukan hal tersebut. Di Jakarta perekaman dan distribusi E-KTP dilakukan di kantor lurah atas pengawasan Sudin Dukcapil Setempat. Setahun tidak kunjung jadi, pada Juli 2015 Joshua mengajukan formulir permohonan pencetakan, seharusnya pada September 2015 E-KTP yang seharusnya sudah bisa diambil tidak kunjung jadi bahkan Joshua harus mengulang formulir permohonan cetaknya.

Joshua bersikukuh untuk mencetak E-KTPnya dikarenakan adanya Ingub DKI no 191/2015 bahwa mulai 1 Januari 2016 pelayanan publik di Jakarta wajib menggunakan/rekam E-KTP.

Akhirnya Joshua memutuskan melapor melalui kanal LAPOR! pada akun LAPOR! di website. Selang 2 hari kerja Laporan Joshua telah mendapat respon, diverifikasi, dan didisposisikan ke Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Tidak sampai satu bulan, E-KTP Joshua dapat diterima tanpa dipungut biaya!

Lengkapnya Kisah Sukses Pelaporan Joshua dapat diakses melalui tautan berikut ini: https://www.lapor.go.id/id/1392886

Jadi rekan-rekan jangan lupa untuk melapor melalui kanal LAPOR! apabila mendapati permasalahan pelayanan publik atau permasalahan pembangunan di Indonesia.

 

 

 

 

LAPOR!

 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

 

#AyoLAPOR! untuk mengawasi program pemerintah melalui lapor.go.id atau SMS ke 1708

 

blog.lapor.go.id

 

Twitter/Instagram/Youtube: @LAPOR1708

 

Facebook: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

 

Go to top